Aturan Baru Biden: Kendaraan Terhubung Buatan China Diblokir Demi Keamanan Nasional
NEWSLIVE – Pemerintahan Joe Biden baru-baru ini mengusulkan aturan baru yang akan memblokir penjualan atau impor perangkat lunak pada kendaraan terhubung yang berasal dari negara-negara yang dianggap sebagai ancaman bagi keamanan nasional Amerika Serikat, khususnya China.
Menurut Gedung Putih, kendaraan yang menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak buatan China berpotensi menimbulkan ancaman serius. Risiko terbesar yang dikhawatirkan adalah ancaman sabotase dan pengawasan, yang memungkinkan kendali kendaraan dari jarak jauh oleh pihak asing. Dalam skenario terburuk, kendaraan di AS bisa dilumpuhkan melalui perangkat lunak atau teknologi lain yang disusupi.
Baca Juga: Qualcomm Pertimbangkan Akuisisi Intel di Tengah Penurunan Saham
Sebagaimana dilansir dari The Verge, aturan ini dirancang untuk mencakup seluruh teknologi yang menghubungkan kendaraan dengan jaringan eksternal. Ini termasuk Bluetooth, Wi-Fi, dan sistem komunikasi satelit yang banyak digunakan oleh mobil modern. Selain itu, teknologi seperti kamera dan sensor pada kendaraan juga dianggap berpotensi dimanfaatkan oleh pihak luar untuk mengumpulkan data sensitif yang dapat membahayakan privasi dan keamanan pengguna di AS.
Usulan aturan ini merupakan hasil dari penyelidikan yang dilakukan oleh Departemen Perdagangan AS terhadap perangkat lunak yang digunakan dalam kendaraan, khususnya yang diproduksi di Tiongkok dan negara-negara lain yang dianggap memiliki risiko tinggi.
Jika aturan ini diterapkan, perusahaan produsen dan pemasok mobil di AS akan diharuskan untuk menghapus seluruh perangkat lunak dan perangkat keras buatan China dari kendaraan mereka. Mereka diberikan waktu beberapa tahun untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan baru ini.
Baca Juga: Demo Besar Samsung Menyebar ke India, Ribuan Pekerja Mogok Kerja
Sebelumnya, pemerintahan Biden juga telah memberlakukan tarif baru pada berbagai produk impor dari Tiongkok, termasuk tarif tinggi pada kendaraan listrik dan bahan baku penting lainnya. Langkah ini merupakan bagian dari kebijakan perdagangan yang lebih luas untuk membatasi ketergantungan pada Tiongkok, terutama di tengah semakin meningkatnya dominasi China sebagai eksportir mobil terbesar di dunia.
