Digitalisasi Administrasi Pemerintahan 5.0
NEWSLIVE – Transformasi digitalisasi Administrasi Pemerintahan 5.0 diharapkan akan membawa masa depan digital pemerintah Indonesia yang lebih baik. Untuk memastikan digitalisasi administrasi pemerintahan 5.0, wajib dilakukan penguatan Keamanan Informasi.
“Perlu dibangun kepercayaan digital (Digital Trust), dan memperkuat keamanan siber (Cyber Security), sebagai pilar utama optimalisasi Layanan Digital,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas dalam kegiatan Penguatan dan Pembinaan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) Sektor Pemerintahan Tahun 2023, di Kota Bekasi, Kamis (08/06).
Digital Trust adalah kepercayaan yang ditempatkan pada suatu organisasi untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menggunakan informasi digital pihak lain dengan cara yang menguntungkan dan melindungi mereka yang terkait dengan informasi tersebut. Digital Trust, lanjut Anas, menjadi mata uang hari ini dan akan menjadi pusat untuk menentukan kinerja tinggi di masa depan.
Mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut mengungkapkan, Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui layanan kriptografi dan penguatan CSIRT mutlak menjadi fondasi dalam penopang dalam Layanan Digital Nasional. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memiliki peran sentra dan strategis untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui ketahanan dan kehandalan keamanan informasi.
“BSSN perannya akan semakin penting seiring dengan tugas dari Bapak Presiden yaitu SPBE,” imbuh Anas. Ia berharap BSSN dapat melakukan konsolidasi termasuk dengan stakeholders di daerah dalam meningkatkan keamanan siber. Apalagi saat ini banyak hajat nasional yang melibatkan BSSN, seperti digitalisasi birokrasi, keamanan data, termasuk keamanan penyelenggaraan Pemilihan Umum nantinya.
“Saya apresiasi sebesar-besarnya kepada Kepala BSSN dan jajaran yang telah proaktif dalam upaya mendorong penguatan keamanan siber dan persandian secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengkonsolidasikan semua unsur yang terkait,” tutur Anas.
Namun diakui saat ini masih terdapat tantangan terbesar dalam keamanan siber, salah satunya penguatan kelembagaan keamanan siber (cyber security). Keterbatasan dasar hukum untuk keamanan siber dan kurangnya tenaga profesional serta kerja sama di dalam negeri maupun dengan dunia internasional, sehingga menjadi penting bagi pemerintah untuk melakukan penguatan cyber security dan mempersiapkan orang-orang yang dibutuhkan di dunia yang semakin digital.
“Tantangan lainnya termasuk bagaimana SDM ASN kita untuk terus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan informasi serta situasi global saat ini,” pungkas Anas. (HUMAS MENPANRB)
