Google pecat karyawan yang protes genosida Israel
NEWSLIVE – Di tengah kontroversi yang membara, Google mengambil langkah tegas dengan memecat seorang karyawan Google Cloud yang melakukan protes terbuka selama pidato Direktur Pelaksana Google untuk bisnis di Israel di sebuah konferensi teknologi di New York.
Karyawan tersebut mengekspresikan penolakannya terhadap pembangunan teknologi yang mendukung tindakan yang dia anggap sebagai genosida, menurut laporan CNBC International.
Insiden ini merupakan puncak dari serangkaian peristiwa yang menunjukkan adanya ketegangan internal di Google terkait isu Israel-Palestina. Forum internal Google, yang menjadi tempat diskusi antarpegawai, harus ditutup setelah dipenuhi komentar tentang kontrak militer antara Google dan pemerintah Israel, yang mencapai titik kritis menjelang KTT Hari Perempuan Internasional.
Sejak 2018, Google telah menghadapi perdebatan internal mengenai perannya sebagai penyedia teknologi militer, yang mencuat ke permukaan dengan protes terhadap Project Maven, sebuah kontrak dengan Departemen Pertahanan AS. Situasi menjadi semakin tegang dengan keterlibatan Google dalam Project Nimbus pada tahun 2021, sebuah proyek layanan komputasi awan dan AI senilai US$ 1,2 miliar untuk pemerintah dan militer Israel, yang memicu gelombang protes baru dari karyawan.
CEO Google, Sundar Pichai, telah berulang kali menghadapi kritik dari karyawan karena peran perusahaan dalam teknologi militer Israel. Eskalasi krisis di Gaza selama lima bulan terakhir telah memperkeruh suasana, dengan 600 karyawan Google menandatangani surat yang mendesak perusahaan untuk membatalkan sponsor konferensi Mind the Tech, yang mereka anggap sebagai promosi industri teknologi Israel.
Video protes karyawan Google yang menyerukan “Tak ada cloud untuk apartheid” menjadi viral di media sosial, menandakan semakin luasnya perbedaan pandangan di antara karyawan Google dan kebijakan perusahaan. Insiden pemecatan ini menambah daftar panjang tantangan yang dihadapi oleh perusahaan teknologi Silicon Valley dalam menavigasi isu geopolitik yang sensitif dan mempertahankan integritas internal mereka.
