Hancurkan mimpi Palestina, AS gunakan Hak veto untuk gagalkan Dewan Keamanan PBB

NEWSLIVE – Amerika Serikat kembali menggunakan hak vetonya untuk menggagalkan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mendukung keanggotaan penuh Palestina. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, mengecam tindakan AS tersebut sebagai penghancuran impian lama rakyat Palestina untuk mendapatkan pengakuan dan kedaulatan penuh di panggung internasional.

Dilansir dari cnn.co.id, Dalam konferensi pers yang diadakan di Beijing, Lin Jian menyatakan bahwa veto AS ini merupakan tindakan yang tidak akan dilupakan oleh sejarah atau masyarakat dunia. Dewan Keamanan PBB, yang terdiri dari 15 anggota, telah berkumpul di New York untuk memutuskan nasib rancangan resolusi yang diusulkan oleh Aljazair. Resolusi ini merekomendasikan kepada Majelis Umum PBB agar Palestina diterima sebagai anggota penuh.

Lin Jian menegaskan bahwa keanggotaan penuh Palestina di PBB adalah langkah penting dalam perjalanan panjang mereka menuju kemerdekaan. Palestina telah berupaya mendapatkan keanggotaan sejak tahun 2011, namun upaya tersebut terhambat oleh penolakan AS. Konflik berkepanjangan antara Palestina dan Israel serta krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza menambah urgensi bagi komunitas internasional untuk menerapkan resolusi yang relevan dari Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB.

Menurut Lin Jian, hanya dengan menghormati keinginan rakyat Palestina dan kembali ke solusi dua negara, perdamaian yang abadi antara Palestina dan Israel serta harmoni antara masyarakat Arab dan Yahudi dapat terwujud. China, yang selalu mendukung perdamaian dan keadilan, menegaskan dukungannya yang kuat untuk keanggotaan penuh Palestina di PBB. China berkomitmen untuk bekerja tanpa henti dengan pihak-pihak terkait guna mengakhiri pertempuran di Gaza, meringankan bencana kemanusiaan, dan menerapkan solusi dua negara.

Draf resolusi yang diajukan mendapatkan dukungan dari 12 negara anggota Dewan Keamanan PBB, dengan Inggris dan Swiss memilih abstain, dan AS sebagai satu-satunya negara yang menolak. Untuk diadopsi, sebuah resolusi Dewan Keamanan PBB memerlukan dukungan minimal sembilan suara tanpa veto dari lima anggota tetapnya.

AS, yang sering kali menggunakan hak vetonya untuk melindungi sekutu dekatnya, Israel, menunjukkan bahwa keanggotaan penuh di PBB secara efektif akan mengakui negara Palestina. Palestina, yang telah memiliki status sebagai negara pengamat di PBB sejak 2012, dapat berpartisipasi dalam pertemuan dan organisasi PBB, namun tidak memiliki hak suara dalam voting PBB.