Netwriter can get reward Join NowDaftar / Login Netwriter
December 22, 2024
NEWSLIVE

Kebocoran Data Pemilih KPU: Ancaman Pemilu 2024

Deviwulandari
  • November 30, 2023
  • 3 min read
Kebocoran Data Pemilih KPU: Ancaman Pemilu 2024

NEWSLIVE– Kebocoran Data Pemilih KPU, Dalam beberapa hari terakhir, Indonesia dihebohkan dengan dugaan kebocoran data pemilih yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pelaku peretasan, yang mengidentifikasi dirinya sebagai “Jimbo,” diklaim telah berhasil mengakses dan memegang data pemilih KPU. Menurutnya, data tersebut tersedia untuk dijual dengan harga Rp 1,1 miliar di suatu situs internet. Pihak keamanan siber dan pakar teknologi informasi kemudian merespons dengan serius terhadap potensi ancaman ini.

Melansir Kompas.com, Pratama Dahlian Persadha, seorang pakar keamanan siber dan Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, mengungkapkan bahwa Jimbo mengklaim memiliki 252 juta data pemilih, meskipun setelah disaring, terdapat sekitar 204.807.203 data unik. Jumlah ini hampir sebanding dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) KPU yang mencapai 204.807.222 pemilih dari seluruh Indonesia.

Jimbo, sebagai bukti autentikasinya, membagikan 500.000 contoh data pemilih dalam sebuah forum di internet, termasuk tangkapan layar dari situs resmi KPU untuk memverifikasi keaslian data tersebut. Data yang diakses Jimbo ternyata mencakup informasi pribadi yang sensitif, termasuk nomor induk kependudukan (NIK), nomor kartu keluarga (KK), nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan data lainnya seperti alamat lengkap dan kode tempat pemungutan suara (TPS).

Pratama juga memberikan peringatan serius terkait potensi ancaman yang bisa diakibatkan oleh peretasan semacam ini. Dia menunjukkan bahwa jika peretas dapat menguasai akun atau kredensial administrator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) KPU, ada potensi besar untuk meretas sistem informasi teknologi KPU selama pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Kemampuan peretas untuk memanipulasi hasil rekapitulasi penghitungan suara dapat menciderai legitimasi pesta demokrasi dan bahkan menimbulkan kericuhan nasional.

Baca Juga:  Tegas, RI tak gentar hadapi teror Israel di markas UNIFIL Lebanon

Penting untuk dicatat bahwa bukan kali ini saja Indonesia menghadapi ancaman serupa. Pada tahun 2022, peretas dengan identitas “Bjorka” juga mengklaim mendapatkan data pemilih sejumlah 105 juta dari situs KPU. Pratama telah memberi tahu Ketua KPU, Hasyim Asy’ari, tentang kerawanan dalam sistem informasi teknologi KPU pada bulan Juni 2023.

Menyikapi dugaan kebocoran ini, Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri sedang menyelidiki kasus ini. Brigjen Adi Vivid Agustiadi Bachtiar, Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, mengonfirmasi bahwa Tim Computer Security Incident Response Team (CSIRT) sedang bekerja sama dengan KPU dalam penyelidikan. Selain itu, KPU juga berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), dan Mabes Polri untuk memeriksa kebenaran informasi dugaan kebocoran data pemilih.

Ketua KPU, Hasyim Asy’ari, menegaskan bahwa saat ini pihaknya sedang memeriksa dan melacak kebenaran informasi tersebut. Dengan adanya kerjasama antara tim dari KPU, BSSN, Cyber Crime Mabes Polri, BIN, dan Kemenkominfo, diharapkan kebenaran atau ketidakbenaran dugaan kebocoran ini segera dapat terungkap.

Kebocoran data pemilih bukan hanya merugikan individu tetapi juga dapat membahayakan integritas demokrasi. Oleh karena itu, respons cepat dan koordinasi antarlembaga pemerintah serta penegak hukum adalah kunci dalam menanggulangi dan mencegah ancaman serupa di masa depan.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *