Kepemimpinan Palestina: antara persatuan dan perpecahan
NEWSLIVE – Di tengah ketegangan yang meningkat di Palestina, pengumuman Presiden Mahmoud Abbas tentang pembentukan pemerintahan baru telah memicu kecaman dari berbagai kelompok perlawanan Palestina.
Pada Jumat, 15 Maret, kelompok-kelompok seperti Hamas, Jihad Islam, Front Populer untuk Pembebasan Palestina, dan Inisiatif Nasional secara kolektif mengkritik langkah tersebut, menganggapnya sebagai tindakan yang dapat memperparah perpecahan internal.
Dalam sebuah pernyataan bersama, mereka mengekspresikan keprihatinan atas penggantian perdana menteri yang berasal dari “lingkungan politik yang sama,” menilai bahwa hal ini tidak menambah nilai atau kelayakan pada struktur pemerintahan yang ada. “Tindakan sepihak dan pembentukan pemerintahan baru tanpa kesepakatan bersama hanya akan memperkuat kebijakan unilateral dan memperdalam perpecahan yang sudah ada,” ungkap pernyataan tersebut.
Sehari sebelumnya, pada 14 Maret, Abbas telah menunjuk Mohammad Mustafa sebagai perdana menteri yang baru, menggantikan Mohammad Shtayyeh yang mengundurkan diri bulan lalu. Meskipun Mustafa bukan bagian dari gerakan Fatah yang dipimpin oleh Abbas, ia merupakan anggota dari Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina.
Pernyataan kelompok-kelompok perlawanan itu juga menyerukan kepada Fatah untuk berkolaborasi dengan semua pihak dalam menghadapi tantangan saat ini, dengan tujuan untuk mencapai aspirasi nasional Palestina dan membebaskan tanah serta tempat-tempat suci mereka.
Situasi di Gaza semakin memburuk sejak serangan lintas batas oleh Hamas pada 7 Oktober 2023, yang memicu serangan balasan dari Israel. Menurut laporan, lebih dari 31 ribu orang telah kehilangan nyawa dan lebih dari 73 ribu lainnya terluka. Blokade yang diberlakukan oleh Israel telah menyebabkan kekurangan bahan pokok yang parah, dengan sekitar 85 persen penduduk Gaza terpaksa mengungsi dan 60 persen infrastruktur wilayah tersebut rusak atau hancur.
Mahkamah Internasional (ICJ) telah menerima tuduhan genosida terhadap Israel, dan dalam keputusan sementara pada Januari, ICJ memerintahkan Israel untuk menghentikan tindakan genosida dan memastikan bahwa bantuan kemanusiaan dapat sampai kepada warga sipil di Gaza.
krisis ini menyoroti kompleksitas konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah dan dampaknya yang mendalam terhadap rakyat Palestina.
Sumber:Antaranews.com
