Pangeran Mohammed bin Salman: Tak Ada Normalisasi dengan Israel Tanpa Negara Palestina Merdeka

NEWSLIVE – Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, menegaskan bahwa normalisasi hubungan antara Kerajaan Arab Saudi dan Israel tidak akan terwujud tanpa pembentukan negara Palestina yang merdeka. Pangeran Mohammed menjelaskan bahwa pembicaraan normalisasi yang dimediasi oleh Amerika Serikat hampir mencapai kesepakatan sebelum konflik di Gaza meletus pada Oktober 2023.

“Kerajaan akan terus bekerja keras tanpa henti untuk mendirikan negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Kami menegaskan bahwa tidak akan ada hubungan diplomatik dengan Israel tanpa hal tersebut,” ujar Mohammed bin Salman, seperti dikutip dari Reuters pada Kamis (19/9/2024).

Baca Juga: Apple Intelligence Siap Meluncur, Tapi Terganjal Regulasi di China dan Eropa

Selain itu, sang pangeran dengan tegas mengutuk tindakan pendudukan Israel terhadap rakyat Palestina. Ia menekankan bahwa normalisasi hubungan antara Riyadh dan Tel Aviv tidak akan mengabaikan hak-hak Palestina.

Menurut dua sumber anonim yang berbicara kepada Reuters, normalisasi hubungan antara Arab Saudi dan Israel dianggap sebagai langkah penting bagi Saudi untuk mengamankan perjanjian pertahanan dengan Amerika Serikat. Washington dipandang sebagai pendorong utama di balik pembicaraan normalisasi ini.

Pernyataan tegas dari Pangeran Mohammed bin Salman disampaikan menjelang pemungutan suara di Majelis Umum PBB yang menuntut diakhirinya pendudukan Israel atas wilayah Palestina. Rancangan resolusi tersebut menyerukan agar Israel segera mengakhiri kehadiran ilegalnya di wilayah Palestina paling lambat dalam waktu 12 bulan, serta memberikan kompensasi kepada warga Palestina atas kerugian yang mereka alami.

Baca Juga: Alasan Kenapa Orang Indonesia Tidak Bahasa Belanda, Padahal Pernah Dijajah Oleh Belanda

Meskipun resolusi ini diadopsi dengan 124 suara mendukung, ada 12 negara yang menolak, dan 43 lainnya memilih abstain. Israel dan Amerika Serikat menjadi pihak yang paling keras menentang resolusi tersebut, dengan Israel menyebutnya sebagai bentuk “terorisme diplomatik.”

Di sisi lain, Israel menuding Hamas bertanggung jawab atas serangan yang menewaskan lebih dari 1.200 orang dan menculik 250 lainnya pada Oktober 2023. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan bahwa lebih dari 41.000 warga Palestina telah tewas akibat operasi militer Israel sejak serangan tersebut dimulai, dengan lebih dari 95.000 orang lainnya terluka.