Pemerintah Dorong Pemda: Maksimalkan Anggaran untuk Perubahan Iklim
NEWSLIVE– Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pemerintah pusat tengah mendorong kesadaran pemerintah daerah terhadap isu perubahan iklim, mengingat bahwa sekitar sepertiga dari anggaran negara dialokasikan untuk daerah.
Dalam upaya meningkatkan pemahaman pemerintah daerah terhadap isu tersebut, pemerintah pusat memberikan berbagai instrumen kebijakan.
Melansir Kompas.com, Pentingnya peran pemerintah daerah dalam penanganan perubahan iklim diakui sebagai bagian integral dari pengelolaan anggaran negara.
Sri Mulyani menekankan perlunya keterbukaan pemerintah daerah terhadap isu perubahan iklim agar anggaran yang dialokasikan dapat digunakan secara efektif untuk mengatasi tantangan tersebut.
Pada acara World Bank Event, “Climate Change and Indonesia’s Future,” pada tanggal 27 November 2023, Sri Mulyani menyatakan bahwa sebagian besar belanja negara berasal dari pemerintah daerah, dan sebagai respons, berbagai insentif dan alat kebijakan diberikan untuk memotivasi pemerintah daerah.
Salah satu instrumen kebijakan yang ditekankan oleh Menteri Keuangan adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik. DAK fisik memungkinkan pemerintah daerah mendanai kegiatan fisik yang menjadi tanggung jawab daerah, sejalan dengan prioritas nasional. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran yang diberikan dapat secara efektif mengatasi isu perubahan iklim.
Selain itu, pemberian Dana Bagi Hasil (DBH) menjadi instrumen kebijakan lain yang ditekankan. DBH digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Hal ini dilakukan dengan tujuan menciptakan keseimbangan antara pusat dan daerah, sambil tetap mempertimbangkan kontribusi daerah terhadap pendapatan nasional.
Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa pemerintah pusat menggunakan berbagai instrumen lainnya untuk mendorong pemerintah daerah agar memasukkan isu perubahan iklim ke dalam agenda utama mereka. Upaya ini mencakup berbagai insentif dan motivasi kebijakan yang dirancang untuk membuat perubahan iklim menjadi bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah daerah.
Dalam konteks dukungan fiskal terhadap penanganan perubahan iklim, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengembangkan instrumen keuangan seperti green bond. Instrumen ini difokuskan pada pembiayaan kegiatan yang ramah lingkungan, menciptakan cara baru untuk mendukung proyek-proyek yang mendukung tujuan perlindungan lingkungan.
Dengan menggabungkan berbagai instrumen kebijakan dan dukungan fiskal, pemerintah Indonesia berupaya tidak hanya meningkatkan kesadaran pemerintah daerah terhadap perubahan iklim tetapi juga memastikan bahwa anggaran negara dapat digunakan secara efektif untuk mengatasi dampaknya. Pendekatan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menghadapi tantangan global yang dihadapi oleh Indonesia terkait perubahan iklim.
