Pengunduran Diri Mahfud MD dari Jabatan Menko Polhukam
NEWSLIVE– Mahfud MD, calon wakil presiden nomor urut 3, akan melakukan penyerahan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) kepada Presiden Joko Widodo.
Pertemuan tersebut direncanakan akan berlangsung pada hari ini, Kamis (1/2/2024), di Istana Bogor, setelah Mahfud kembali dari kampanye di Aceh. Dalam sebuah acara di Banda Aceh pada Rabu (31/1/2024) malam yang disebut sebagai Tabrak Prof, Mahfud MD menyatakan niatnya untuk menyerahkan surat pengunduran diri secara langsung kepada Presiden.
Mahfud MD menjelaskan bahwa penyerahan langsung surat pengunduran diri tersebut dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo atas amanah yang telah diberikan kepadanya sebagai Menko Polhukam selama ini.
baca juga: Cara Aman Mendapatkan Vitamin D Dari Sinar Matahari
Ia merasa bahwa Presiden telah mempercayainya dengan penuh kepercayaan dalam menjalankan tugasnya sebagai Menko Polhukam. Meskipun sebenarnya ia dapat mundur dari jabatannya dengan cara yang lebih sederhana, Mahfud MD memilih untuk menghadap langsung Presiden sebagai tindakan etika. Ia tidak ingin pergi begitu saja tanpa memberikan penghormatan kepada Presiden.
Langkah Mahfud MD untuk meletakkan jabatannya sebagai menteri dilakukan karena kesadaran dirinya tengah terlibat dalam kontestasi politik. Ia tidak ingin kampanye yang dilakukannya mengganggu tanggung jawabnya sebagai pejabat negara.
Dengan adanya pilihan politik yang harus diambil, Mahfud MD merasa perlu untuk sementara waktu mengundurkan diri agar tidak mengganggu jalannya pemerintahan. Ia juga tidak ingin terganggu dengan kebijakan pemerintahan yang sedang berlangsung.
Dengan demikian, Mahfud MD menegaskan niatnya untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menko Polhukam sebagai bentuk penghormatan kepada Presiden dan juga sebagai langkah untuk memisahkan diri dari kontestasi politik demi menjaga integritas dan tanggung jawabnya sebagai pejabat negara.
