Ketegangan Politik: Respons Dingin PDI-P terhadap Manuver Gibran dalam Pilpres 2024
NEWSLIVE– Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menunjukkan sikap dingin mengenai manuver yang dilakukan oleh keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait Pemilihan Presiden Pilpres 2024.
Manuver ini terjadi setelah serangkaian peristiwa, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperdebatkan kemungkinan pencalonan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi.
Yang menarik, Ketua MK Anwar Usman adalah adik ipar Jokowi dan secara otomatis juga paman dari Gibran. Sebagai langkah terbaru, Gibran, yang saat itu menjabat sebagai Wali Kota Solo, dideklarasikan oleh Prabowo Subianto bersama Koalisi Indonesia Maju (KIM) sebagai calon wakil presiden.
Meski begitu, Gibran belum memberikan keputusan resmi apakah akan menerima tawaran tersebut atau menolaknya. Melansir Kompas.com, Beberapa tokoh terkemuka dari partai banteng moncong putih enggan memberikan komentar terkait deklarasi Gibran atau manuver politik Jokowi, yang notabene adalah kader partai mereka. Satu-satunya respons datang dari Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI-P Solo, FX Hadi Rudyatmo. Dia menyatakan bahwa sesuai dengan instruksi dari Megawati, fokus mereka adalah memenangkan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. “Saya hanya fokus pada kemenangan. Saya tidak terlibat dalam deklarasi atau hal lainnya. Yang saya lakukan hanya konsolidasi untuk memenangkan Ganjar Mahfud, itu saja,” tegasnya saat diwawancarai di Pucang Sawit, Kota Solo, Jawa Tengah, pada Minggu (22/10/2023) malam.
Ketika ditanya apakah dia merasa kecewa terhadap keputusan Gibran, Rudyatmo menegaskan bahwa sebagai kader partai, mereka harus siap menghadapi kekecewaan dan mengkecewakan. Dia menjelaskan bahwa dalam hal ini, kekecewaan tidak memiliki tempat, dan kader partai harus bersiap menghadapi semua kemungkinan.
Sebagian orang mempertanyakan apakah Jokowi dan Gibran seharusnya dikeluarkan dari partai karena terlibat dalam konflik kepentingan dalam Pilpres 2024. Namun, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, berpendapat bahwa pemecatan Jokowi bisa saja terjadi dalam kondisi normal. Namun, PDI-P belum mengambil langkah tersebut, sehingga masih ada kemungkinan berbagai skenario yang dapat terjadi dalam situasi tersebut.
