Veto AS Terhadap Resolusi PBB Tentang Gaza Menuai Kritik dari Sekutu
NEWSLIVE– Amerika Serikat memveto resolusi Dewan Keamanan PBB pada Selasa (20/2/2024) yang menyerukan gencatan senjata segera di Gaza. Sebagai gantinya, AS menyebarkan rancangan resolusi alternatifnya sendiri sebelum pemungutan suara. Berbeda dengan upaya AS sebelumnya, versi ini memuat kata “gencatan senjata.” Namun, tidak ada seruan untuk gencatan senjata segera.
Sementara itu, resolusi yang disusun oleh Aljazair selama tiga minggu mendesak gencatan senjata kemanusiaan segera yang harus dihormati oleh semua pihak. Melansir Kompas.com, Penolakan AS menarik kritik keras dari sekutunya, saat Presiden Joe Biden menghadapi tekanan untuk mengurangi dukungan terhadap Israel. Kritik tidak hanya datang dari China dan Rusia, yang menolak dukungan AS terhadap Israel, tetapi juga dari sekutu AS termasuk Perancis, Malta, dan Slovenia.
“Kami memberikan suara untuk resolusi tersebut karena pembunuhan warga sipil di Gaza harus dihentikan. Penderitaan yang dialami oleh rakyat Palestina melebihi apa pun yang seharusnya dialami oleh manusia,” kata perwakilan Slovenia di Dewan Keamanan PBB, Samuel Zbogar. “Kehilangan nyawa dan situasi kemanusiaan tidak dapat ditoleransi, dan operasi Israel harus dihentikan,” kata duta besar Perancis untuk PBB, Nicolas de Riviere. Utusan Aljazair, Amar Bendjama, mengatakan rancangan resolusi itu akan mengirimkan pesan yang kuat kepada rakyat Palestina. “Sayangnya, Dewan Keamanan sekali lagi gagal. Periksalah nurani Anda, bagaimana sejarah akan menilai Anda,” ujar Bendjama.
Pemungutan suara dilakukan saat Israel bersiap untuk memasuki kota Rafah di selatan Jalur Gaza, tempat sekitar 1,4 juta orang mengungsi, sebagai bagian dari misinya untuk menghancurkan kelompok militan Palestina, Hamas. Namun, dengan meningkatnya jumlah korban jiwa di Gaza, Israel menghadapi tekanan untuk menahan diri, termasuk dari sekutu terdekatnya, Amerika Serikat.
“Ini bukan, seperti yang dinyatakan oleh beberapa anggota, upaya Amerika untuk menutupi serangan darat yang akan segera terjadi,” kata Thomas-Greenfield menjelang pemungutan suara. Rancangan resolusi tersebut menentang pemindahan paksa penduduk sipil Palestina.
Rancangan tersebut juga menuntut pembebasan semua sandera yang diculik oleh Hamas dalam serangan pada 7 Oktober.
