Bjorka Kembali Beraksi, Diduga Bocorkan 6 Juta Data NPWP Termasuk Milik Presiden Jokowi
NEWSLIVE – Peretas yang pernah menggemparkan Indonesia, Bjorka, kembali muncul ke permukaan dengan aksi terbarunya. Kali ini, Bjorka diduga membocorkan jutaan data milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Data yang bocor tersebut, termasuk Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dilaporkan dijual di forum gelap Breach Forums.
Menurut laporan yang diungkapkan oleh Teguh Aprianto, pendiri Ethical Hacker Indonesia, dalam unggahannya di media sosial X pada Rabu (18/9), ada sekitar 6 juta data NPWP yang bocor dan diperjualbelikan. Bjorka menawarkan data tersebut dengan harga sekitar Rp150 juta. Informasi yang bocor tidak hanya terbatas pada NPWP, tetapi juga meliputi Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat, nomor telepon, email, dan informasi pribadi lainnya.
Baca Juga: China Mulai Jajah Indonesia Sedikit demi Sedikit, Ini Buktinya
“Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan, dan sampel yang bocor termasuk data milik Presiden Joko Widodo, kedua putranya, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, serta beberapa menteri seperti Menkominfo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani,” ungkap Teguh dalam postingannya.
Teguh turut menyertakan tangkapan layar unggahan Bjorka di Breach Forums, yang menunjukkan bahwa Bjorka aktif pada September 2024. Dari unggahan tersebut, diketahui bahwa total data yang dijual mencapai 6,6 juta dan dibanderol dengan harga sebesar US$10 ribu atau sekitar Rp153,1 miliar.
Bjorka dalam forum tersebut bahkan dengan terang-terangan menyebut, “Dalam sampel ini kamu akan mendapatkan informasi pribadi tentang Presiden Indonesia dan putra-putranya, juga data tentang menteri-menteri lainnya.”
Baca Juga: Indodax Diduga Diretas, Kominfo dan Aftech Pastikan Data Pengguna Aman
Tidak hanya Teguh Aprianto yang mengungkapkan hal ini. Perusahaan keamanan siber Falcon Feeds, melalui akun resmi mereka di X, juga mengungkap bahwa data-data yang bocor berisi informasi sensitif, seperti nama, NIK, NPWP, alamat, email, nomor telepon, hingga tanggal lahir.
Merespons dugaan kebocoran ini, pihak Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melalui Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Dwi Astuti, mengonfirmasi bahwa saat ini tim teknis DJP tengah melakukan investigasi lebih lanjut.
“Saat ini, tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman terkait masalah ini,” ujar Dwi dalam pesan teks kepada CNNIndonesia.com pada Rabu (18/9).
Kasus kebocoran data ini kembali mengingatkan pentingnya penguatan sistem keamanan siber di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan informasi sensitif dan data pribadi warga negara.
