Kementerian PUPR dan DWP Mensosialisasikan Nilai-Nilai Anti Korupsi
NEWSLIVE – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Inspektorat Jenderal bersama Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian PUPR terus mensosialisasikan nilai-nilai anti korupsi. Salah satunya melalui kegiatan Internalisasi Penguatan Peran Perempuan (Istri Pejabat) dalam Pembangunan Budaya Integritas di lingkungan Kementerian PUPR yang diselenggarakan secara bertahap dan terbagi dalam beberapa angkatan.
Pada angkatan keenam, para istri Kepala Balai, Kepala Satker, dan PPK yang berada di Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Gorontalo berkesempatan mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di Auditorium Kementerian PUPR, Rabu (21/06), dan dihadiri oleh 193 orang.
Inspektur Jenderal Kementerian PUPR T. Iskandar yang mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, keberhasilan insan PUPR dalam mengelola amanah anggaran yang cukup besar, tidak terlepas dari peran keluarga. Terutama peran Ibu/ Istri dalam penanaman nilai antikorupsi dari rumah.
“Keberhasilan pegawai di Kementerian PUPR dalam melaksanakan tugas, pasti karena dukungan penuh dari seorang Ibu/ Istri sebagai madrasah pertama yang memberikan pendidikan antikorupsi. Selain sebagai pendamping suami untuk kontrol perilaku koruptif, Ibu juga berperan dalam penanaman nilai kejujuran, kesederhanaan, dan keberanian yang merupakan cikal bakal antikorupsi,” kata Irjen Iskandar.
Oleh karena itu, Kementerian PUPR terus mendorong adanya peran aktif dari Ibu/ Istri untuk melaksanakan fungsi kontrol dalam keluarga, agar perilaku korupsi dapat dicegah. Diharapkan pula, para Ibu/ Istri pejabat dapat membantu visi Kementerian PUPR untuk menjadi lembaga yang menjunjung tinggi nilai integritas.
“Tanggung jawab dalam mewujudkan insan PUPR yang berintegritas membutuhkan peran besar dari keluarga, khususnya para Ibu yang hadir dalam acara ini. Mohon sampaikan ke Bapak supaya menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik mungkin, dan terus menjaga integritas,” pesan Iskandar.
Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bunga Alamanda yang hadir dalam kegiatan menegaskan, peran KPK dalam memberikan pendidikan dan pencegahan perilaku korupsi, serta menjalankan penegakan hukum apabila sudah terjadi korupsi tidak akan maksimal tanpa dukungan dari seluruh lapisan masyarakat.
“Upaya yang dilakukan KPK akan kurang menimbulkan efek jera apabila tidak ada dukungan dari masyarakat, terutama keluarga untuk mencegah perilaku korupsi sejak dini. Mohon lebih berhati-hati dalam bertindak serta lebih selektif dalam memiliih lingkaran pertemanan, karena berpengaruh pada sifat konsumtif yang dapat mendorong terjadinya korupsi,” tandas Bunga.
Kegiatan Pembangunan Budaya Integritas telah dilaksanakan sejak tahun 2019 dan dikenal dengan Gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK). Kegiatan ini akan diikuti oleh total sebanyak 2.145 orang istri Kepala Balai, Kepala Satker, dan PPK di lingkungan Kementerian PUPR. Hingga saat ini, total 1.157 orang istri pejabat di Kementerian PUPR telah mengikuti kegiatan pembangunan budaya integritas ini.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Penasihat DWP Kementerian PUPR Kartika Basuki Hadimuljono, Sekretaris Inspektorat Jenderal Bimo Adi Nursyanthyasto, Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya Riono Suprapto, dan para pengurus pusat DWP Kementerian PUPR. (May)
