Kritik Guru Besar Terhadap Presiden Jokowi: Dinilai Politis atau Gerakan Moral?
NEWSLIVE– Sejumlah guru besar dan anggota akademis dari berbagai perguruan tinggi secara bersama-sama mengeluarkan kritik terhadap sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Hingga saat ini, setidaknya terdapat 30 kampus yang menuntut agar Jokowi mengembalikan dirinya ke koridor demokrasi.
Namun, sebagian pihak berpendapat bahwa kritik dari para guru besar terhadap Jokowi tersebut mungkin didorong oleh motif politik. Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi, bahkan menyatakan bahwa gelombang kritik dari kampus merupakan skenario yang disengaja oleh pihak tertentu. “Ini skenario, ini kita sudah paham sebagai mantan aktivis,” ujar Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/2/2024).
Alihkan Substansi Kritik
Melansir Kompas.com, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM), Kuskridho Ambardi, mengalihkan fokus substansi kritik dari para guru besar. Ambardi menilai ada motif tersembunyi dalam menyoroti kritik tersebut, untuk mengurangi dampak dari kritik terhadap keputusan Jokowi yang menjadi sorotan di kampus, namun mengaburkan substansi kritik terhadap praktik politik yang merugikan demokrasi.
Baca juga: Pilpres 2024: Langkah Menuju Kepresidenan, Siapakah yang Akan Memimpin Indonesia?
Dodi, panggilan akrab Kuskridho Ambardi, menyatakan bahwa banyak akademisi memang telah mengkritik kemunduran demokrasi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, klaim bahwa kritik terhadap Presiden Jokowi ini digerakkan oleh pihak tertentu dianggapnya lucu.
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin, melihat kritik dari para guru besar sebagai upaya untuk menjaga demokrasi dan mengingatkan Jokowi agar memimpin negara dengan baik. Dia menyatakan bahwa gerakan moral dari kalangan guru besar ini perlu dihormati.
Baca juga: Alumni Gontor Deklarasi Dukung AMIN dalam Pilpres 2024
Ujang menilai bahwa banyaknya akademisi yang mengkritik mencerminkan keprihatinan mereka terhadap kondisi demokrasi di Indonesia. Meskipun tidak menutup kemungkinan adanya arahan dari pihak tertentu, hal ini tidak mengaburkan esensi dari kondisi saat ini. Baginya, kritik tersebut seharusnya dianggap sebagai gerakan moral yang penting bagi pemerintah untuk didengarkan.
Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Aditya Perdana, menyatakan bahwa kritik dari para akademisi seharusnya dijadikan sebagai evaluasi serius bagi pemerintahan. Meskipun dituduh terkait pilihan calon presiden, kritik dianggap wajar karena mencerminkan kekhawatiran terhadap kondisi politik. Menurutnya, kampus sebagai penegak moral memiliki peran penting dalam menunjukkan ketidaknormalan dalam kondisi negara, yang perlu diluruskan.
