PT Aditec Cakrawiyasa Pailit, 511 Karyawan Terkena PHK
NEWSLIVE – PT Aditec Cakrawiyasa, produsen kompor gas dan peralatan dapur dengan merek Quantum, resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, Jakarta Pusat pada 22 Juli 2024. Pailitnya perusahaan yang berlokasi di Jalan Raya Serang, KM 15, Desa Talagasari, Cikupa, Tangerang, ini mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 511 karyawan.
Direktur PT Aditec Cakrawiyasa, Iwan Budi Buana, menceritakan betapa sulitnya perusahaan untuk bertahan dalam kondisi ekonomi yang terus memburuk. Ia mengungkapkan, Quantum sudah berusaha keras mempertahankan operasional di tengah berbagai kesulitan, tetapi beban hutang yang mencapai ratusan miliar rupiah membuat mereka tak mampu bertahan.
Baca Juga: Kinerja Sektor Jasa Keuangan Tetap Stabil di Tengah Tingginya Ketidakpastian
“Kami mencoba terus bertahan pasca-COVID, tetapi penjualan terus menurun sementara biaya operasional tetap meningkat. Pada 2019, kami sudah berniat untuk mengurangi jumlah karyawan, tetapi kami kesulitan membayar pesangon,” ungkap Iwan dengan nada getir, Senin (9/9/2024) kepada CNBC Indonesia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Iwan menjelaskan bahwa meskipun perusahaan mencoba melawan keterpurukan dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), situasi tidak membaik. Pandemi semakin memperparah kondisi keuangan perusahaan, membuat mereka tak sanggup membayar para pemasok.
“Pasca PKPU, kami mendapat tekanan dari beberapa pemasok yang mengajukan pailit. Kami sudah mencoba negosiasi beberapa kali, tapi akhirnya tidak ada jalan lain selain menerima status pailit,” tambahnya. Mata Iwan berkaca-kaca ketika menyebut bahwa meskipun Quantum sudah berusaha keras, nasib pailit tak bisa dihindari. “Kami tidak ingin pailit karena ada banyak karyawan yang bergantung pada perusahaan ini.”
Baca Juga: Volkswagen Hadapi Krisis, Penjualan di Indonesia Anjlok
Jumlah karyawan yang dulunya mencapai 800 orang perlahan menyusut karena penurunan penjualan yang signifikan. “Dulu kami punya 700-800 karyawan, sekarang tinggal 500-600. Penjualan terus menurun, daya beli masyarakat lesu, biaya produksi dan bahan baku melonjak. Akibatnya, target produksi tidak bisa tercapai, dan kami kesulitan membayar pemasok,” jelas Iwan.
Ia menambahkan bahwa walaupun perusahaan sudah berusaha keras melalui PKPU, pembatalan homologasi oleh pengadilan akhirnya memaksa mereka untuk menerima kenyataan pahit ini. “Kami sudah mencoba bertahan, tapi pada akhirnya kami harus menyerah,” pungkasnya.
