Berbagai Upaya Pemkot Malang untuk Meningkatkan Pelayanan Publik
UPDATEKOTA– Pemerintah Kota (Pemkot Malang) terus melakukan optimalisasi peran pemerintah dalam mewujudkan layanan publik.
Layanan publik yang dilakukan Pemkot Malang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar penduduk Kota Malang.
Karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, berbagai hal telah dimaksimalkan oleh Pemkot Malang melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Malang dan yang pada akhirnya mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat.
Dalam upaya memberikan pelayanan terbaik dan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan publik, Pemkot Malang memiliki fasilitas Mal Pelayanan Publik (MPP) Merdeka.
MPP menggabungkan berbagai layanan publik dalam satu lokasi tentu yang memudahkan masyarakat dalam proses pengurusan.
MPP Merdeka saat awal launching pada 3 Januari 2022 memiliki 14 tenant yang membuka layanan. Seiring berjalan waktu, jumlah tenant di MPP terus diperbanyak.
Hingga kini, sudah ada 28 tenant dengan 216 jenis layanan publik yang tersedia di MPP Merdeka Kota Malang.
Selain itu, berbagai inovasi layanan dengan digitalisasi juga terus diperkuat. Salah satunya mesin antrean berbasis website dan android untuk website layanan MPP Merdeka.
Layanan inklusi juga diberikan dengan menyediakan layanan dengan huruf braille.
Penjabat (Pj) Wali Kota Malang Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM mengatakan ada kemungkinan besar jika nantinya Pemerintah Kota Malang akan bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Malang di bidang pelayanan yang ada di MPP Merdeka Kota Malang.
MPP Merdeka seluas 6.256 meter persegi yang ada di kawasan Alun-alun Kota Malang ini memiliki tempat ibadah, toilet, dan ada tempat bermain bagi anak.
Ke depannya, Pemkot Malang akan menambahkan layanan difabel, 18 tenant layanan baru, area komersil, area foodcourt, convention hall berkapasitas 150 orang, lounge, toilet, dan smoking area.
Berbagai inovasi dan aplikasi juga terus dikembangkan untuk dapat memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan responsif kepada masyarakat.
Wahyu menyebutkan bahwa Kota Malang berkomitmen untuk terus mengimplementasikan teknologi informasi guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat salah satunya dengan penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Pemkot Malang juga didukung berbagai pihak, salah satunya dengan Ombudsman RI dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat.
Pemkot Malang juga selalu terbuka dengan adanya aduan warga yang akan sesegera mungkin direspons dan ditangani oleh perangkat daerah terkait.
Untuk bisa mendengar masukan masyarakat Kota Malang, Pemkot Malang menghadirkan program Ngombe atau Ngobrol Mbois Ilakes.
Selain itu, Pemkot Malang juga memiliki inovasi metode pendidikan inklusi Belajar Menarik Bersama Siswa Istimewa (Jarik Ma’Siti) yang bertujuan agar layanan publik semakin inklusif
Bahkan, inovasi Pemkot Malang ini menerima penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2023 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
Sederet terobosan inklusif Pemkot Malang sebelumnya di antaranya inovasi layanan bagi difabel netra (BREXIT) di puskesmas, layanan pojok braille perpustakaan, dokumen kependudukan braille, dan layanan inklusi braille (Libra) untuk berbagai perizinan.
Tak ketinggalan, Pemkot Malang mengadakan kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Pelayanan Publik tingkat Kelurahan bagi para Lurah dan Seklur untuk meningkatkan pelayanan publik.
