Komisi III DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna. Kesepakatan diambil pada Rabu, 18 November 2026, setelah pembahasan tingkat I bersama seluruh fraksi dan pemerintah selesai.
Berdasarkan DPR RI, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat pengambilan keputusan di kompleks parlemen Senayan, Jakarta. Setelah mendengar laporan panitia kerja dan pendapat mini fraksi, para peserta menyetujui kelanjutan proses legislasi. Keputusan tersebut belum sama dengan pengesahan undang-undang karena masih diperlukan keputusan pada rapat paripurna.
Mengapa RUU ini menjadi perhatian?
RUU Perampasan Aset berhubungan dengan mekanisme penanganan harta yang berkaitan dengan tindak pidana. Pembahasannya menarik perhatian publik karena menyangkut pemulihan kerugian dan kemampuan penegakan hukum menindak keuntungan yang diperoleh melalui kejahatan. Namun kewenangan negara juga perlu disertai mekanisme pengawasan serta perlindungan hak.
Dalam pembahasan tingkat I, fraksi-fraksi menekankan peran pengadilan, perlindungan pihak ketiga beritikad baik, serta pengelolaan aset. Catatan tersebut menunjukkan bahwa perampasan aset tidak cukup dibahas dari sisi penindakan, melainkan juga prosedur yang dapat diuji dan dipertanggungjawabkan.
Tahap yang masih harus dilalui
Persetujuan Komisi III dan pemerintah menjadi dasar membawa naskah ke rapat paripurna terdekat. Waktu pelaksanaan dan hasil keputusan harus mengikuti jadwal serta pengumuman resmi DPR. Masyarakat sebaiknya tidak menafsirkan persetujuan tingkat I sebagai bukti semua ketentuan telah berlaku.
Setelah suatu rancangan ditetapkan menjadi undang-undang, penerapan ketentuannya masih bergantung pada isi aturan, tanggal mulai berlaku, dan peraturan pelaksana yang dipersyaratkan. Karena itu, ringkasan politik dalam pemberitaan perlu dipisahkan dari teks hukum final.
Partisipasi masyarakat tetap relevan untuk menilai apakah keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak sudah dijelaskan secara memadai. Pemantauan bisa dilakukan melalui risalah rapat, dokumen DPR, dan hasil pembahasan paripurna.
Perkembangan pada 18 November menjadi kemajuan prosedural yang konkret. Akan tetapi, publikasi hasil tahap selanjutnya masih diperlukan sebelum dapat menyatakan RUU Perampasan Aset resmi disahkan menjadi undang-undang.
Dalam pembahasan perampasan aset, salah satu pertanyaan penting adalah bagaimana memastikan hak pemilik yang tidak terlibat tindak pidana tetap terlindungi. Prosedur keberatan dan kesempatan mengajukan bukti harus mendapat perhatian. Pengelolaan aset yang telah dirampas juga menuntut pencatatan, penilaian, serta pengawasan agar tidak menimbulkan masalah baru. Itulah sebabnya pembahasan tata kelola tidak kalah penting dibandingkan kewenangan aparat. Publik dapat membaca naskah final ketika dipublikasikan untuk mengetahui ketentuan yang sebenarnya diputuskan. Penjelasan ringkas di media tidak selalu mencakup setiap pasal serta pengecualian. Perbedaan antara aspirasi yang muncul saat pembahasan dan norma yang akhirnya disahkan juga harus dipahami. Menunggu tahap paripurna bukan berarti isu ini kehilangan urgensi, tetapi bagian dari proses legislasi yang perlu diikuti dengan teliti.
