Komisi Pemberantasan Korupsi mendorong Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengevaluasi pengadaan jasa influencer dengan total nilai delapan paket sekitar Rp14,7 miliar. Permintaan yang disampaikan Rabu, 18 November 2026, muncul setelah Indonesia Corruption Watch mengungkap hasil penelusuran pengadaan di kedua instansi.
Berdasarkan ANTARA, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan evaluasi diperlukan untuk melihat efektivitas, efisiensi, dan kemungkinan persoalan tata kelola. Temuan yang menjadi perhatian meliputi lima paket pada unit Museum dan Cagar Budaya pada 2024 serta tiga paket di KKP selama 2025–2026.
Apakah telah terjadi tindak pidana?
Informasi mengenai nilai kontrak dan permintaan evaluasi tidak otomatis membuktikan pelanggaran hukum. KPK masih menekankan perlunya pemeriksaan menyeluruh. Dugaan persaingan penyedia jasa yang tidak sehat atau benturan kepentingan harus dibuktikan melalui dokumen, keterangan pihak terkait, dan proses yang sesuai aturan.
Pengadaan komunikasi publik oleh pemerintah dapat memiliki tujuan yang sah, termasuk menyampaikan informasi layanan atau memperkenalkan program. Namun penggunaan anggaran negara harus memiliki kebutuhan yang jelas, ukuran hasil, dan prosedur pemilihan penyedia yang dapat diawasi.
Mengukur hasil kampanye pemerintah
Jumlah tayangan, jangkauan, serta interaksi digital sering digunakan untuk menilai kampanye influencer. Akan tetapi, indikator itu perlu dibandingkan dengan tujuan pengadaan. Kegiatan edukasi publik, misalnya, sebaiknya dinilai dari pemahaman masyarakat serta manfaat layanan, bukan hanya popularitas figur.
Evaluasi menyeluruh idealnya meninjau perencanaan, pemilihan penyedia, harga, pelaksanaan pekerjaan, dan bukti hasil. Seluruh proses memerlukan perlindungan terhadap asas praduga tak bersalah bagi pihak yang disebut dalam laporan.
Bagi masyarakat, penting membedakan laporan pengawasan, dugaan organisasi masyarakat sipil, dan putusan resmi aparat penegak hukum. Menyebut seseorang atau perusahaan terlibat tindak pidana tanpa bukti yang memadai berisiko menyesatkan.
Kasus pengadaan influencer ini memperlihatkan pentingnya transparansi dalam belanja komunikasi pemerintah. Tindak lanjut yang relevan adalah hasil evaluasi kementerian dan penjelasan KPK, bukan kesimpulan sepihak sebelum pemeriksaan selesai.
Ketika pemerintah menggunakan influencer, kebutuhan komunikasinya sebaiknya dirumuskan terlebih dahulu. Lembaga perlu mengidentifikasi audiens, pesan yang akan disampaikan, dan alasan memilih kanal maupun figur tertentu. Setelah kegiatan berjalan, laporan hasil dapat dibandingkan dengan tujuan awal, termasuk apakah informasi layanan benar-benar menjangkau masyarakat sasaran. Kontrak yang memiliki nilai besar juga memerlukan penjelasan mengenai keluaran pekerjaan dan bukti pelaksanaannya. Akan tetapi, nilai kontrak tidak dapat langsung disimpulkan sebagai pemborosan tanpa mengetahui ruang lingkup, durasi, dan hasil nyata. Penilaian harus dilakukan berdasarkan dokumen serta ketentuan pengadaan yang berlaku. Kritik masyarakat sipil dapat membantu mendorong pemeriksaan, sementara kementerian dan penyedia jasa tetap berhak menyampaikan penjelasan. Publikasi hasil evaluasi yang proporsional akan membantu membedakan kelemahan administrasi dari kemungkinan pelanggaran yang membutuhkan penanganan hukum.
