DPR menekankan bahwa pembaruan aturan administrasi kependudukan harus menjamin keamanan informasi pribadi warga. Pesan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi II Aria Bima dalam pembahasan RUU Administrasi Kependudukan, yang dilaporkan pada Kamis, 19 November 2026.
Berdasarkan Parlementaria DPR RI, Aria Bima menilai peningkatan keterhubungan data dalam pelayanan publik harus dibarengi aturan mengenai penggunaan dan pembatasan akses. Pemanfaatan sistem digital memang dapat membantu mempercepat administrasi, tetapi besarnya basis data kependudukan membutuhkan pengamanan yang kuat.
Mengapa data penduduk sensitif?
Informasi identitas dapat digunakan untuk mengakses berbagai layanan. Jika data jatuh ke pihak yang tidak berhak, risiko penyalahgunaan dapat muncul pada proses verifikasi atau pengajuan layanan. Karena itu, sistem administrasi harus menerapkan prinsip bahwa akses diberikan sesuai kebutuhan tugas.
Perlindungan bukan hanya urusan teknologi enkripsi, melainkan juga tata kelola personel, audit, pengelolaan kata sandi, dan prosedur menghadapi insiden. Akses pegawai yang telah berpindah tugas, misalnya, perlu ditinjau agar tidak berlangsung tanpa alasan.
Digitalisasi dan hak masyarakat
Pelayanan digital dapat mengurangi kebutuhan mengurus dokumen berulang, tetapi akses internet dan kemampuan menggunakan aplikasi tidak sama di setiap wilayah. Pilihan layanan pendamping perlu diperhatikan agar warga tidak kehilangan akses hanya karena kesulitan teknologi.
RUU juga perlu menjelaskan mekanisme koreksi ketika data tidak sesuai serta cara masyarakat memperoleh bantuan apabila mengalami masalah. Kualitas pelayanan bergantung pada ketepatan informasi dan kejelasan tanggung jawab lembaga.
Apa status pembahasannya?
Pembahasan RUU masih berlangsung, sehingga rincian norma yang disepakati dapat berubah. Pernyataan anggota DPR merupakan masukan kebijakan, bukan bukti bahwa semua usulan sudah menjadi kewajiban hukum.
Publik sebaiknya membedakan rancangan, hasil rapat, dan undang-undang yang telah berlaku. Perbedaan tersebut penting ketika masyarakat membaca informasi yang berkaitan dengan NIK, KTP, dan pelayanan pemerintah.
Penguatan perlindungan data dapat meningkatkan kepercayaan terhadap layanan kependudukan, tetapi manfaat nyata baru dapat dilihat dari standar yang diterapkan, respons ketika terjadi masalah, dan kemudahan warga memperbaiki informasi mereka.
Integrasi data memiliki manfaat praktis bila dilakukan secara hati-hati. Warga yang berpindah domisili, misalnya, membutuhkan layanan yang dapat memperbarui informasi secara benar tanpa harus mengulang proses yang tidak diperlukan. Namun interoperabilitas antarlembaga juga menciptakan kebutuhan pembagian kewenangan yang jelas. Petugas dari satu unit tidak otomatis memerlukan akses ke seluruh informasi pada sistem lain. Penerapan prinsip akses minimum dapat membantu menekan risiko penyalahgunaan, sedangkan pencatatan aktivitas akses membuat pemeriksaan lebih mudah dilakukan. Sistem harus menyiapkan prosedur penanganan ketika warga kehilangan dokumen atau menemukan data yang tidak sesuai. Penjelasan mengenai hak warga untuk memperbaiki informasi serta cara melaporkan dugaan kebocoran perlu disampaikan dalam bahasa sederhana. RUU yang sedang dibahas akan memiliki dampak nyata hanya ketika keamanan dan kemudahan layanan berjalan bersama.
