Pemerintah memberikan persetujuan pengelolaan kawasan perhutanan sosial seluas 3.238 hektare kepada 309 keluarga di Kabupaten Tojo Una-Una dan Poso, Sulawesi Tengah. Penyerahan izin ini menjadi bagian dari upaya memperluas akses masyarakat lokal untuk mengelola sumber daya hutan secara legal dan berkelanjutan.
Mengutip ANTARA, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa pelaksanaan perhutanan sosial dilakukan melalui skema hutan desa dan hutan kemasyarakatan. Dalam kunjungan kerja pada Sabtu (14/11/2026), pemerintah menyerahkan surat keputusan kepada lima kelompok masyarakat penerima manfaat.
Pemberian akses pengelolaan tidak sama dengan penyerahan kepemilikan pribadi atas seluruh kawasan hutan. Skema perhutanan sosial mengatur pemanfaatan yang tunduk pada ketentuan dan tanggung jawab lingkungan. Perbedaan ini penting agar warga memahami hak serta kewajiban sesudah menerima persetujuan.
Menjaga fungsi hutan dan ekonomi warga
Melalui pengelolaan yang baik, masyarakat dapat mengembangkan kegiatan ekonomi sesuai karakter lahan tanpa merusak fungsi ekologis hutan. Jenis usaha yang dipilih perlu mempertimbangkan kesesuaian tanah, konservasi, kemampuan kelompok, serta akses ke pasar agar pendapatan tidak hanya bergantung pada satu komoditas.
Pendampingan menjadi faktor penting karena pemberian izin tidak otomatis menghasilkan peningkatan kesejahteraan. Kelompok penerima memerlukan tata kelola administrasi, pembagian peran, pengawasan pemanfaatan lahan, dan pengembangan produk. Seluruh tahapan tersebut dapat memengaruhi keberhasilan manfaat ekonomi.
Mengapa perhutanan sosial relevan?
Masyarakat di sekitar hutan sering memiliki keterkaitan langsung dengan sumber pangan, air, dan mata pencaharian dari lingkungan. Ketika akses pengelolaan lebih jelas secara hukum, potensi konflik pemanfaatan lahan dapat dikurangi melalui aturan dan mekanisme yang disepakati.
Namun, perlindungan hutan tetap harus menjadi perhatian. Aktivitas ekonomi yang meningkatkan pendapatan jangka pendek tetapi mengorbankan tutupan hutan akan bertentangan dengan tujuan keberlanjutan. Evaluasi idealnya melihat kondisi lingkungan sekaligus perkembangan usaha warga.
Persetujuan untuk 309 keluarga tersebut merupakan perkembangan kebijakan yang konkret, tetapi hasilnya perlu dipantau dari aktivitas kelompok setelah izin diberikan. Pemerintah daerah, pendamping, dan penerima manfaat mempunyai peran dalam memastikan pengelolaan berjalan sesuai ketentuan.
Ke depan, transparansi informasi mengenai wilayah, kelompok penerima, dan indikator keberhasilan akan membantu masyarakat memahami manfaat program. Keberhasilan perhutanan sosial tidak cukup diukur dari hektare yang ditetapkan, tetapi dari tata kelola yang adil dan tetap menjaga hutan.
Kelompok penerima akses pengelolaan perlu mempunyai aturan internal yang terbuka mengenai pembagian manfaat, pengawasan kawasan, dan mekanisme menyelesaikan perbedaan pendapat. Tanpa tata kelola demikian, kesempatan ekonomi dapat menimbulkan persoalan baru di antara anggota. Pendampingan dapat membantu menyusun pencatatan usaha, menentukan komoditas yang sesuai lahan, dan menjaga agar kegiatan ekonomi tidak merusak tutupan hutan. Selain itu, hubungan dengan pembeli dan fasilitas pelatihan menjadi faktor penting ketika kelompok mulai memasarkan hasil. Manfaat perhutanan sosial idealnya terlihat pada kesejahteraan keluarga, perlindungan lingkungan, dan kejelasan hak kelola yang berjalan bersama. Evaluasi berkala membuat kekurangan program lebih mudah ditemukan dan diperbaiki.
