Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya memperkuat persatuan dan ketahanan ASEAN saat menghadiri sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Philippine International Convention Center, Pasay, Manila, Filipina, Minggu (15/11/2026). Pernyataan itu disampaikan di tengah tantangan geopolitik, tekanan ekonomi, dan persaingan sumber daya yang berdampak terhadap Asia Tenggara.
Berdasarkan keterangan resmi Sekretariat Presiden, Prabowo menilai kerja sama antarnegera ASEAN selama hampir enam dekade telah berkontribusi dalam menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran. Namun, capaian tersebut tidak berarti tantangan kawasan telah selesai. Ia mendorong negara anggota meningkatkan kemampuan bersama untuk merespons perubahan global.
Seruan tersebut muncul ketika ASEAN menggelar rangkaian pertemuan tingkat tinggi pada 15–17 November 2026. Pertemuan di Manila mempertemukan para pemimpin kawasan dengan mitra internasional untuk membahas berbagai agenda strategis. Pemerintah Filipina menjadi tuan rumah dan memimpin rangkaian KTT tahun ini.
ASEAN memiliki lebih dari 700 juta penduduk dengan nilai ekonomi gabungan melampaui US$4 triliun. Besarnya pasar dan keterkaitan perdagangan antarnegaranya menjadikan stabilitas kawasan penting bagi aktivitas ekonomi, investasi, serta pekerjaan masyarakat.
Persatuan ASEAN di sini bukan berarti setiap negara harus memiliki pandangan yang sama terhadap semua persoalan. Kerja sama regional justru memerlukan dialog dan mekanisme bersama ketika kepentingan nasional berbeda. Bagi masyarakat, hasil kerja sama dapat tercermin dalam konektivitas, perdagangan, penanganan bencana, dan peluang lintas batas.
Pertemuan kali ini juga berlangsung saat ketegangan di berbagai wilayah dunia masih menjadi perhatian. KTT juga menjadi forum pembahasan tantangan geopolitik, ekonomi, dan keamanan yang membutuhkan koordinasi antarpemerintah.
Apa yang menjadi perhatian Indonesia?
Keikutsertaan Presiden Prabowo menunjukkan Indonesia tetap menempatkan ASEAN sebagai salah satu forum penting dalam hubungan luar negeri. Sikap yang disampaikan pada sesi pleno menekankan kebutuhan membangun ketahanan, bukan sekadar mempertahankan kerja sama yang telah ada.
Ketahanan kawasan dapat dipahami sebagai kemampuan negara anggota mengurangi dampak guncangan, baik yang berasal dari perlambatan ekonomi, gangguan perdagangan, maupun persoalan keamanan. Respons yang efektif memerlukan koordinasi kebijakan dan komunikasi antarpemimpin, tetapi bentuk keputusan konkret tetap harus dilihat dari dokumen resmi hasil KTT.
Dengan demikian, pernyataan Prabowo pada 15 November 2026 merupakan penegasan arah diplomasi Indonesia. Rincian kesepakatan serta pelaksanaannya masih perlu mengikuti pengumuman resmi selama dan setelah rangkaian KTT. Publik sebaiknya membedakan seruan politik dalam pidato dengan kebijakan bersama yang telah disepakati.
