Kementerian PUPR dan DWP Sosialisasi Anti Korupsi
NEWSLIVE – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Inspektorat Jenderal bersama Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian PUPR terus mensosialisasikan nilai-nilai anti korupsi. Salah satunya melalui kegiatan Internalisasi Penguatan Peran Perempuan (Istri Pejabat) dalam Pembangunan Budaya Integritas di lingkungan Kementerian PUPR yang dilaksanakan secara bertahap dan terbagi dalam beberapa angkatan.
Pada angkatan kelima, para istri Kepala Balai, Kepala Satker, dan PPK yang berada di Provinsi Maluku Utara, Jambi dan Jawa Barat berkesempatan mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di Auditorium Kementerian PUPR, Rabu (17/05) dan dihadiri oleh 209 orang. Sebelumnya, para istri pejabat dari provinsi lain telah mengikuti kegiatan serupa sejak Februari 2023.
Inspektur Jenderal Kementerian PUPR T. Iskandar yang mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, untuk menghindari tindakan korupsi, peran keluarga sangat penting. Terutama peran Ibu/ Istri dalam penanaman nilai antikorupsi dari rumah.
“Peran Ibu sebagai madrasah pertama anak yang memberikan pendidikan antikorupsi, sekaligus pendamping suami untuk kontrol perilaku koruptif. Ibu juga berperan dalam penanaman nilai kejujuran, kesederhanaan, dan keberanian yang merupakan cikal bakal antikorupsi,” kata Irjen Iskandar.
Irjen Iskandar berharap dengan adanya peran aktif dari Ibu/ Istri, perilaku korupsi dapat dicegah. Oleh karena itu, Kementerian PUPR terus mendorong peran aktif Ibu dalam melaksanakan fungsi kontrol dalam keluarga.
“Melalui kegiatan ini, mari kita gerakkan Peran Perempuan dalam Pembangunan Budaya Integritas di Kementerian PUPR. Tanggung jawab dalam mewujudkan insan PUPR yang berintegritas membutuhkan peran besar dari keluarga, khususnya para Ibu yang hadir dalam acara ini,” harap Iskandar.
Kegiatan Pembangunan Budaya Integritas telah dilaksanakan sejak tahun 2019 dan dikenal dengan Gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK). Kegiatan ini akan diikuti oleh total sebanyak 2.202 orang istri Kepala Balai, Kepala Satker, dan PPK di lingkungan Kementerian PUPR. Adapun kegiatan internalisasi ini akan dilaksanakan secara bertahap mulai Februari hingga November 2023 dan dihadiri Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku narasumber.
Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wawan Wardiana yang hadir dalam kegiatan mengapresiasi upaya Kementerian PUPR yang melibatkan peran Ibu/ Istri dalam pencegahan korupsi.
“Saya ingin memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kementerian PUPR yang menginisiasi kegiatan ini sejak 2019. Tentu peran Ibu sangat penting agar suami berhati-hati dan profesional dalam melaksanakan tugas sesuai koridor hukum yang berlaku. Kalau ada yang salah, Ibu tidak boleh diam, harus berani speak up dan harus berani mengingatkan suami,” jelas Wawan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Inspektorat Jenderal Bimo Adi Nursyanthyasto dan Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya Riono Suprapto.
